Tak Gentar dengan Demo Buruh, Wakil Presiden Jusuf Kalla Minta PP Pengupahan Dilaksanakan


Tak Gentar dengan Demo Buruh, Wakil Presiden Jusuf Kalla Minta PP Pengupahan Dilaksanakan

Jakarta l  KNC : Menanggapi semakin meluasnya penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang perburuhan terkait dengan formulasi pengupahan baru yang masuk di dalam RPP Pengupahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dukungannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan menyambangi kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
 
Lelaki yang akrab disapa JK mendukung Menaker Hanif untuk segera melaksanakan keputusan-keputusan strategis yang sudah diambil seperti soal Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.


“Akhir-akhir ini kita sering mengukur ekonomi kita yang melambat, ukuran sesungguhnya adalah bagaimana menumbuhkan lapangan pekerjaaan yang luas, karena hal ini akan menimbulkan kesejahteraan,” kata Wapres JK Kamis lalu(22/10/2015).

Ia mengatakan bahwa ukuran pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya adalah tumbuhnya lapangan pekerjaan yang luas dan merata serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Kemnaker sebagai salah satu kementerian yang berkaitan dengan lapangan kerja dan tenaga kerja harus membuat aturan yang mendukung agar iklim investasi dapat tumbuh.

JK menyampaikan bahwa penghasilan dari dunia industri yang diperoleh pekerja lebih besar dibanding dari sector lain seperti pertanian. Hal ini disebabkan, karena lahan pertanian kita tiap tahun selalu berkurang. “Tugas kementerian ini adalah untuk membina, melatih dan menempatkan serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, tugas sebagai pemerintah adalah menjaga kepentingan buruh dengan baik, sekaligus juga kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan. “Disitulah sesungguhnya peran pemerintah itu,” tegasnya.

Secara eksplisit JK juga menyampaikan dukungannya kepada Menaker Hanif Dhakiri untuk tetap maju dalam menjaga keputusan yang telah ditetapkan pemerintah terkait PP pengupahan. Sebab, PP tersebut dinilai sebagai sebuah terobosan yang terbaik karena sudah mandek selama 12 tahun.

Selain itu, PP Pengupahan itu juga dinilai sebagai solusi yang paling tepat karena mengakomodir kepentingan buruh dan pengusaha. “Kita jangan hanya menghabiskan energi dengan hanya membuat kesepakatan soal upah tiap tahun di tripartite dan dewan pengupahan, tapi ujung-ujungnya juga tetap ada demo,” pungkas JK.

Menaker Hanif Dhakiri menyambut baik dukungan dan arahan dari Wapres JK yang disampaikannya secara langsung. “Saya senang dengan kunjungan langsung bapak Wapres yang memberikan arahan langsung kepada kami dan semua jajaran. Semoga ini menjadi lecutan bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi guna merealiosaikan kerja-kerja pelayanan,” ujarnya.

Sumber: kabarburuh.com
Lebih baru Lebih lama