Hal itulah yang membuat sejumlah pertanyaan dari Komisi 3 DPRD Batam, kepada DKP saat rapat pembahasan KUA-PPAS APBD murni 2016, di ruang Komisi 3 DPRD Batam, Senin (12/10/15).
Saat rapat, Asrin Kepala Bidang Program DKP yang sedang asyik membacakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DKP pada 2016 mendatang, mendapat interupsi sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Batam.
Sugito anggota komisi 3 dari fraksi PDI-P, mengkritisi sejumlah anggaran belanja alat tulis kantor yang ada di setiap kegiatan DKP, Ia mengusulkan agar anggaran ATK tersebut diletakkan dalam satu pos anggaran ATK, bukan berada di setiap kegiatan. Karena menurut Sugito anggaran pembelian ATK itu jika di akumulasikan jumlahnya akan cukup besar.
Sugito anggota komisi 3 dari fraksi PDI-P, mengkritisi sejumlah anggaran belanja alat tulis kantor yang ada di setiap kegiatan DKP, Ia mengusulkan agar anggaran ATK tersebut diletakkan dalam satu pos anggaran ATK, bukan berada di setiap kegiatan. Karena menurut Sugito anggaran pembelian ATK itu jika di akumulasikan jumlahnya akan cukup besar.
Sementara itu, Joko Mulyono ketua Komisi 3 DPRD Batam mempertanyakan, peningkatan jumlah anggaran belanja DKP yang mencapai 135 milyar lebih dari semula yang diketahui Komisi 3 hanya 107 milyar.
" Ini anggarannya kok mencapai Rp 135 milyar, setahu kita sebelumnya anggaran ini hanya Rp 107 milyar, ada peningkatan sebesar Rp 28 milyar, ini coba dijelaskan pak Asrin. " Ucap Joko.
Asrin Kabid Program menjelaskan jika anggaran tersebut dari tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam(TAPD).
" Jumlah itu dari TAPD pak, dan saat ini kepala DKP sedang melakukan pembahasan dengan mereka," Ujar Asrin.
Karena ketidakhadiran kepala DKP Suleman Nababan, komisi 3 DPRD akhirnya mengakhiri rapat dan mengagendakan dalam rapat selanjutnya.
BrsHR
" Ini anggarannya kok mencapai Rp 135 milyar, setahu kita sebelumnya anggaran ini hanya Rp 107 milyar, ada peningkatan sebesar Rp 28 milyar, ini coba dijelaskan pak Asrin. " Ucap Joko.
Asrin Kabid Program menjelaskan jika anggaran tersebut dari tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam(TAPD).
" Jumlah itu dari TAPD pak, dan saat ini kepala DKP sedang melakukan pembahasan dengan mereka," Ujar Asrin.
Karena ketidakhadiran kepala DKP Suleman Nababan, komisi 3 DPRD akhirnya mengakhiri rapat dan mengagendakan dalam rapat selanjutnya.
BrsHR
